Posts in Daily

Insularitas akademis membuat Indonesia tertatih dalam dunia riset sosial

Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Indonesia juga adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sayangnya, dalam hal riset dan publikasi ilmiah menyangkut topik-topik mendesak seperti pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan inovasi, kita kalah  dibandingkan negara-negara dengan produk domestik bruto (PDB) lebih rendah; termasuk di antaranya Bangladesh, Kenya, dan Nigeria.

Analisis sosial yang mawas sejarah, politik, sistem sosial, dan perilaku manusia yang juga didukung bukti empiris amat penting untuk memastikan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Analisis mendalam juga penting untuk memahami masyarakat di tempat kita hidup.

Hingga kini, karya ilmiah mengenai masyarakat Indonesia lebih banyak ditulis oleh peneliti dari negara selain Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dibandingkan negara-negara tetangga, institusi pendidikan tinggi di Indonesia tidak terlalu efektif menghasilkan kesarjanaan sosial.

Sementara itu, sekitar 74% riset sosial di Indonesia yang dijalankan di universitas negeri adalah penelitian terapan pesanan yang tidak berfokus pada pemahaman mendasar mengenai perubahan masyarakat kita. Akibatnya, masyarakat Indonesia kerap gagap menghadapi fenomena sosial yang seolah terjadi tiba-tiba, padahal secara historis merupakan bagian dari proses panjang yang dapat diidentifikasi melalui penelitian.

Kenapa hal ini terjadi dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya?

Saya melakukan sebuah riset kolaboratif di bawah Pusat Kajian Komunikasi, Universitas Indonesia, the Centre for Innovation Policy and Governance, dan the Asia Research Centre, Murdoch University Australia untuk menjawab pertanyaan ini.

Temuan kami menunjukkan bahwa di bidang ilmu sosial, otonomi universitas negeri untuk mencari pemasukan selain dari anggaran negara telah menghasilkan komersialisasi jasa pendidikan dan penelitian yang tidak berhubungan langsung dengan kualitas akademis.

Selain itu, birokrasi universitas negeri belum efektif mendukung riset unggulan. Sistem rekrutmen dosen yang cenderung tertutup, dosen yang lebih menyukai menetap di lembaganya untuk melanjutkan pendidikan tinggi, mekanisme penilaian kinerja dan struktur gaji yang tidak berorientasi pada prestasi akademis, serta tingginya pemasukan universitas dari pasar mahasiswa; semua berkontribusi terhadap kondisi akademis yang insuler.

Insularitas akademis berarti dosen-dosen ilmu sosial cenderung tertutup, hanya melakukan riset di disiplinnya saja, dan tidak mahir mengkomunikasikan risetnya ke publik. Kondisi ini tercipta karena birokrasi pendidikan tinggi yang mempersulit kolaborasi akademis akibat rumitnya peraturan.

Universitas negeri dan mekanisme pasar

Sejak 2000, pemerintah Indonesia mengizinkan universitas negeri mencari dan mengelola pendapatan sendiri agar dapat mendanai kegiatan akademis secara mandiri, termasuk penelitian.

Hal ini—dibarengi dengan peningkatan jumlah beasiswa dan anggaran riset untuk universitas negeri oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi—bertujuan untuk mendorong penelitian dan publikasi ilmiah dalam rangka menyikapi internasionalisasi pendidikan tinggi.

Antara tahun 1970 hingga 1990-an, penelitian yang dilakukan universitas negeri relatif hanya untuk memberikan legitimasi atas kebijakan pembangunan negara. Di bawah rezim Orde Baru, akademisi lebih menyerupai teknokrat ketimbang ilmuwan, menghasilkan riset pesanan pemerintah. Penelitian mendasar serta publikasi ilmiah tidak diutamakan.

Kebijakan pemerintah untuk mendorong universitas negeri menjadi skala internasional belum berhasil mendukung kawin silang keilmuan dan penelitian. Justru, universitas negeri menggunakan otonomi yang ada untuk meningkatkan biaya perkuliahan dan jumlah mahasiswa, sementara juga menjalankan riset dan pelatihan untuk pemasukan.

Sehingga, akademisi di Indonesia tidak ubahnya pekerja di sektor jasa, yang menghadapi sistem yang semakin terpengaruh oleh mekanisme pasar. Mereka harus mengambil beban mengajar yang tinggi karena banyaknya jumlah mahasiswa. Data tahun 2014/2015 menunjukkan di antara 638 perguruan tinggi, hanya 55 di antaranya universitas negeri (8,6%); namun 56.8% dari keseluruhan mahasiswa terdaftar di sana. Data yang sama menunjukkan setiap satu pengajar di universitas negeri menangani rata-rata 33 mahasiswa, bandingkan dengan 16 mahasiswa untuk pengajar swasta.

Akademisi didorong untuk menjalankan riset yang menambah pendapatan lembaga mereka. Di saat yang sama, universitas tidak diminta untuk mengungkapkan kepada publik seberapa besar dana yang mereka terima dari kegiatan komersial tersebut.

Birokrasi dan insularitas

Sementara universitas negeri diizinkan menerima pendapatan selain anggaran negara, sistem rekrutmen dan administrasinya masih mengikuti model birokrasi negara. Sistem ini tidak mengapresiasi capaian akademis.

Kebanyakan akademisi di Indonesia berstatus pegawai negeri. Promosi akademisi berstatus pegawai negeri mengikuti sistem kenaikan pangkat yang berlaku di Badan Kepegawaian Negara; sehingga akumulasi kredit atau “kum” belum berkaitan secara langsung dengan kualitas kesarjanaan seorang ilmuwan sosial.

Kebanyakan peneliti Indonesia di universitas negeri yang paling aktif berusia di atas 50 tahun, yang direkrut melalui sistem tertutup. Universitas negeri cenderung mempekerjakan lulusannya sendiri. Ada juga kecenderungan alumni untuk mengajar dan melanjutkan ke gelar lebih tinggi di institusi yang sama.

Oleh karena itu, dosen tetap lebih sering memikirkan agenda riset pribadinya, yang seringkali berupa penelitian terapan yang menambah pendapatan; ketimbang berinteraksi dengan sejawat akademisnya secara internasional.

Sebagai konsekuensi, dari 354 akademisi yang diteliti dalam riset kami, hanya 28 yang pernah menerbitkan artikelnya di jurnal yang masuk basis data Scopus.

Dari 28 orang ini, 90% berbasis di pulau Jawa yang lebih dekat dengan akses sosial dan ekonomi. Hanya 8% yang pernah mengambil cuti akademis (sabbatical leave), dan 55% tidak mengetahui apakah riset mereka pernah dikutip dalam studi lain.

Banyak di antara para peneliti memegang jabatan berganda—misalnya menjadi manajer, ketua program studi, ketua pusat studi, dan sebagainya—di atas beban mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat.

Penelitian kami menunjukkan bahwa sarjana sosial di Indonesia kekurangan mobilitas akademis antar-institusi dan negara. Situasi ini membentuk budaya insuler yang merongrong produktivitas akademisi Indonesia di dunia yang sejak dulu sudah rendah.

Membangun aliansi

Indonesia membutuhkan jaringan sarjana, dalam jenjang karir yang beragam, dari berbagai universitas dan organisasi riset di Indonesia dan luar negeri, untuk memperdalam interaksi akademis.

Aliansi ini harus dibangun untuk mendorong reformasi riset di organisasi mereka masing-masing dengan memenuhi aspirasi internasionalisasi pemerintah. Sampai titik tertentu, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Akademisi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), di mana saya adalah anggota, berniat mengawali hal ini.

Namun, meskipun asosiasi ini melengkapi beberapa sarjana Indonesia dengan keterampilan dan jaringan global yang bermanfaat untuk mendukung pengembangan riset di universitas tempat mereka bekerja, perubahan hanya bisa dicapai jika kebijakan, alokasi anggaran, dan kepemimpinan di tiap universitas ditujukan untuk memupuk budaya sejawat (peer culture).

Hanya melalui budaya sejawat produksi karya akademis dapat menjadi norma, sehingga yang menjadi hal yang janggal adalah seorang akademisi yang tidak meneliti dan menulis dan bukan sebaliknya.


Tulisan ini diterjemahkan dan diperbarui dari Insularity leaves Indonesia trailing behind in the world of social research.

Sumber: theconversation.com

Indonesia Berpotensi Defisit Ilmuwan Muda

Pada awal tahun 2016, hasil penilaian Programme for International Student Assesment (PISA) 2015 turut menyoroti pendidikan Indonesia. Hasil penilaian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan dan performa pelajar di Indonesia. Meskipun, peningkatan tersebut sangat tipis.

Dari 72 peserta penilaian, yang dinilai dalam kurun waktu tiga tahun, Indonesia mendapatkan peringkat 63 dari 69 negara peserta survei di seluruh dunia. Sebenarnya ada 72 peserta, namun tiga di antaranya adalah peserta kategori ekonomi, yaitu Shanghai-Beijing-Jiangsu-Guangdong (China), Hong Kong (China) dan Buenos Aires (Argentina).

Pencapaian Indonesia ini tentu perlu diapresiasi. Karena, hasil survei 2015 ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan survei sebelumnya pada 2013 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 71 atau peringkat nomor dua dari belakang. Walaupun pada 2009 sebenarnya Indonesia sudah berada pada peringkat 57 dunia.

Secara spesifik penilaian juga menunjukkan performa siswi (girls) jauh lebih baik dibandingkan dengan performa siswa (boys) pada subjek yang dinilai, yaitu sains, literasi dan matematika. Secara signifikan, siswi memiliki kemampuan yang jauh lebih baik daripada siswa dalam komponen membaca.

Dari itu semua, peningkatan performa siswi berkontribusi dalam peningkatan peringkat Indonesia pada survei 2015. Namun, secara keseluruhan, performa siswa-siswi dalam bidang matematika, sains dan membaca merupakan yang paling rendah di antara negara peserta PISA dengan melihat posisi Indonesia pada peringkat nomor tujuh dari bawah di seluruh dunia.

Lebih lanjut dari survei PISA 2015 ini menerangkan adanya ketidakmerataan pendidikan. Ketimpangan kualitas sekolah yang dinilai menjadi permasalahan besar yang tengah dihadapi Indonesia. Rendahnya nilai sains yang dicapai pelajar yang kurang beruntung secara ekonomi adalah yang menjadi alasan nilai Indonesia pada PISA 2015 ini masih buruk. Ini dipertegas dengan hasil laporan yang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi nomor sembilan di dunia dalam hal tingginya tingkat ketimpangan pendidikan nasional.

Hal lebih menarik dari survei ini adalah siswa-siswi Indonesia tidak tampak adanya keinginan menjadi ilmuwan. Justru, hanya jumlah kecil pelajar, baik dari kalangan mampu dan kurang mampu secara ekonomi, yang berharap dapat berkarir di bidang sains. Hal ini jauh berbeda dengan negara-negara yang mendapatkan nilai PISA di mana pelajarnya memiliki keinginan yang sangat besar menjadi ilmuwan. Di antara sedikitnya minat pelajar Indonesia yang ingin berkarir dalam bidang sains tersebut, para siswi jauh memiliki keinginan yang lebih besar menjadi ilmuwan dibandingkan para siswa.

Apa yang dinilai dalam PISA?

Perlu diketahui sebelumnya, hasil PISA 2015 ini melibatkan sekitar 540,000 pelajar (mewakili sekitar 29 juta pelajar yang saat itu berusia 15 tahun) dari 72 peserta survei baik negara dan ekonomi di seluruh dunia.

PISA berfokus pada penilaian mata pelajaran utama sekolah, yaitu sains, membaca dan matematika. Survei ini tidak menilai apakah pelajar pada usia 15 tahun dapat menghasilkan pengetahuan dalam mata pelajaran yang dinilai. Melainkan, PISA menilai apakah pelajar sudah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kunci yang mendukung partisipasinya dalam masyarakat modern saat ini.

Hal yang mendasari penilaian PISA adalah bahwa ekonomi modern menghendaki setiap individu bukan tentang apa yang mereka tahu. Melainkan, ekonomi modern menghendaki apa yang dapat setiap individu lakukan dengan pengetahuan mereka.

Hasil penemuan akan menjadi sumber referensi bagi pembuat kebijakan tentang pengetahuan dan keterampilan pelajar di negaranya dibandingkan dengan apa yang ada di negara lain. Ini juga membantu negara-negaa di dunia untuk memelajari kebijakan dan praktik yang diterapkan pada negara-negara peserta survei, khususnya negara yang mendapatkan peringkat tertinggi

Berdasarkan hasil survei ini, negara dengan peringkat lima besar antara lain Singapura, Jepang, Estonia, Taiwan dan Finlandia.

Apakah pelajar di negara maju jauh lebih baik?

Hasil PISA menunjukkan bahwa pelajar di negara dan ekonomi yang maju atau pendapatan yang tinggi (high-income countries and economies) tidak selalu berbanding lurus dengan membaiknya performa pendidikan yang dicapai. Vietnam adalah salah satu contohnya yang mendapatkan peringkat 8 yang tentu jauh lebih tinggi daripada peringkat yang dicapai oleh Australia maupun negara-negara OECD.

Saat negara dan ekonomi dengan pendapatan tinggi (dengan pendapatan perkapita di atas USD 20,000) memiliki pendanaan yang lebih di bidang pendidikan, apa yang tampak menjadi hal yang paling utama dalam hal kualitas dan pemerataan pendidikan adalah manajemen pendanaan pendidikan dan kualitas proses pembelajaran yang diterapkan.

Hasil PISA menyatakan:

“Ketika para guru seringkali menjelaskan dan mendemonstrasikan ide-ide ilmiah serta mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan siswa, siswa dengan nilai tinggi dalam sains dan siswa yang suka dengan pertayaan inquiry tampak terinspirasi untuk bekerja pada bidang yang berkaitan dengan sains.”

Dalam kasus Indonesia, sebenarnya sudah didukung dengan pendanaan yang cukup. Dana yang dialokasikan untuk bidang pendidikan mencapai 20% dari jumlah anggaran nasional.

Hasil PISA 2015 menunjukkan bahwa Indonesia menempati pada posisi keempat dari 69 negara peserta dalam hal besaran pendanaan di bidang pendidikan. Namun demikian, ini bukan berarti bahwa sekolah-sekolah di Indonesia memiliki apa yang seharusnya dibutuhkan. Faktanya, banyak sekolah di daerah masih sangat buruk dalam penyediaan infrastruktur yang menunjang terwujudnya pendidikan yang berkualitas.

Seberapa penting bagi Indonesia?

SD dan SMP merupakan dasar dalam pembangunan sektor pengetahuan. Keberadaannya memiliki peran vital untuk menyiapkan pelajar Indonesia memiliki keterampilan analitis dan berpikir kritis. Keduanya merupakan keterampilan yang wajib dimiliki setiap ilmuwan dalam semua bidang penelitian.

Hasil PISA menunjukkan bahwa Indonesia tengah berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan. Tanpa disertai keterampilan-keterampilan tersebut pada pendidikan dasar, universitas-universitas di Indonesia tidak akan mampu mengembangkan dan memperkuat program-program penelitian yang berkualitas, khususnya peningkatan kualitas penelitian yang bertaraf internasional.

Hal ini yang membuat cukup pelik bagi Indonesia dalam proses transisi menuju pengetahuan berbasis ekonomi (knowledge-based economy). Ironisnya, masih terdapat sangat sedikit aktivitas ilmuwan dan peneliti Indonesia yang mampu menyediakan pengetahuan dan hasil penelitiannya untuk mendukung pemerintah dalam menyusun kebijakan strategis.

Hasil PISA 2015 menunjukkan hanya terdapat peningkatan yang tipis terhadap keterampilan siswa Indonesia pada usia 15 tahun. Ini tidak berbanding lurus dengan jumlah dana yang diinvestasikan oleh pemerintah untuk pendidikan.

Pada Agustus 2015, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional meyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Praktik dan Kebijakan Pembangunan Terbaik. Michael Woolcock selaku pakar pembangunan sosial pada Bank Dunia dalam pidatonya menyampaikan bahwa negara-negara dengan pendapatan menengah seperti Indonesia telah berhasil menyelesakan “development 1.0 problems”. Banyak sekola telah didirikan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan sudah dirumuskan, guru telah direkrut dalam jumalh yang besar dan data telah dikumpulan dan dianalisis.

Solusi atas permasalahan yang muncul dari hasil PISA 2015 bukan pada pendanaan. Melainkan, kita perlu menggunakan dana tersebut untuk lebih efisien. Ini yang disebut dengan development 2.0 problem yang masih belum terdapat cetak biru maupun solusi inti dalam menyikapi permasalahan ini.

Tampaknya, Indonesia membutuhkan ribuan jawaban kecil yang sebisa mungkin dirumuskan dalam bentuk penelitian yang fokus menyikapi permasalahan-permasalahan ini. Penelitian tersebut perlu mengidentifikasi permasalahan inti, sistem apa yang sudah berjalan dan apa yang belum berjalan serta kenapa bisa begitu.


Artikel ini ditulis oleh Arnaldo Pellini, Research Fellow, Overseas Development Institute. Artikel ini pertama kali diterbitkan pada The Conversation. Baca selengkapnya di sini.

Artikel dalam blog ini hasil terjemahan dari: Indonesia’s PISA results show need to use education resources more efficiently

Belajar Deutsch

Mulai senin kemarin saya belajar bahasa Jerman, atau biasa disebut dengan Deutsch. Di samping untuk mengisi kegiatan di pagi hari yang selalu luang, juga karena bahasa Jerman itu unik untuk menambah wawasan saya tentang bahasa di Eropa itu.

Satu hal pertama yang diajarkan oleh dosen kami adalah, belajar bahasa tidak hanya memelajari bahasa itu sendiri. Belajar bahasa juga perlu memelajari teritori atau geografi, sosial, kultur bahkan politik suatu negara di mana bahasa tersebut digunakan. Penjelasan ini langsung mengingatkan saya tentang memelajari Ilmu Hukum bahwa belajar hukum suatu negara tidak memelajari hukum dalam kerangka hukum suatu negara, tetapi juga memelajari kondisi fisik, sosial ekonomi, budaya dan politik negara itu. Saya berkesimpulan bahwa saat kita belajar satu ilmu tidak berhenti di ilmu itu sendiri, namun juga memelajari aspek-aspek dan pengetahuan lain di samping ilmu itu sendiri. Kita tidak bisa memisahkan aspek di sekelilingnya yabg sangat berkaitan dengan apa yg tengah kita pelajari. Read More

Does Indonesia Need World-Class Universities?

Written by C W Watson, Bandung | Sat, 03/03/2012 8:31 PM |

To the question “Does Indonesia need world-class universities?” the answer is no; to the question “Does Indonesia need an excellent system of higher education?” the answer is yes, most emphatically. This seems paradoxical: excellent but not world class, but doesn’t world class mean excellent? The paradox, however, is easily resolved.

World class does not mean excellent. World class means, in fact, performing well according to certain criteria established by the Times Higher Education (THE) magazine and QS, an educational consultancy company, which between them annually publish a list of the top ranking universities in the world. Read More

Memahami Islam dan Teks Dalam Alquran

Artikel ini adalah intisari dari diskusi rutin yang diselenggarakan oleh PPI Hyderabad dengan Pembicara Bapak Ilyas, Dosen STAIN Salatiga.

Diskursus mengenai Islam dan Alquran masih terus menuai perdebatan, meskipun Alquran sebenarnya sudah selesai. Artinya proses turunnya Alquran sudah selesai sehingga tidak akan dijumpai lagi ayat Alquran yang baru sebagai rujukan atau sumber hukum Islam. Namun, perdebatannya terus bergulir hingga kini terkait dengan isi yang terkandung di dalamnya. Read More

FH UNEJ Juara II Argumen Tertulis Debat Hukum ASEAN Kemlu

fk2h-nay-gressKali ini prestasi kembali diukir oleh dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ). Dua mahasiswa tersebut adalah Naila Rizqi Zakiah dan Gress Gustia Adrian Pah, mahasiswa semester 7 yang tergabung dalam UKM FK2H (Forum Kajian Keilmuan Hukum). Tim ini mendapatkan penghargaan Runner Up Argumen Tertulis Terbaik mengalahkan 30 Universitas lainnya, termasuk di dalamnya Universitas Brawijaya dan Universitas Airlangga rival sejati di regional Jawa Timur.

 Kompetisi ini digelar dari tanggal 2 hingga 5 September 2013 dalam rangkaian KOLOKIUM KOMUNITAS ASEAN 2015 DAN DEBAT HUKUM PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ASEAN yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Read More

Pilih Kuliah S1 di Fakultas Hukum? Baca Ini

campusPada saat-saat seperti sekarang ini, banyak sekali di antara para calon mahasiswa yang tengah bingung untuk memilih program studi ketika hendak melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Maka, beruntunglah jika kalian yang sudah menentukan program studi apa yang akan diambil. Namun tidak berhenti di situ, setelah passion untuk mengambil program studi tertentu sudah mantap, maka langkah selanjutnya yang juga bisa membuat galau adalah ke perguruan tinggi mana passion itu akan berlabuh? Read More

50 Perguruan Tinggi Terbaik Dunia 2012 – Oktober

The Times Higher Education World Reputation Rankings sebagai salah satu lembaga pemeringkat perguruan tinggi dunia merilis sebuah survei yang menyediakan 50 perguruan tinggi terbaik dunia. Penilaian dalam pemeringkatan ini didasarkan pada penilaian ahli senior, publikasi akademis – orang-orang yang telah mengetahui secara lengkap tentang keunggulan dari perguruan tinggi yang disurvei oleh lembaga ini. Read More

10 Bintang Perguruan Tinggi versi QS Star

Lebih dari dua dekade silam, pemeringkatan lembaga perguruan tinggi di Asia dan dunia diperkenalkan. Sejak saat itulah, sejumlah perguruan tinggi di sejumlah negara berlomba-lomba meningkatkan kualitas mereka. Read More