Posts in Law

Pengakuan Hak v. Pengakuan Keyakinan

Seiring dengan momentum Hari Natal, selalu tidak lepas dengan kontroversi, khususnya bagi umat Islam. Pada satu sisi ada pihak yang memperbolehkan ucapan natal dan pada sisi lain ada yang melarang. Sisi pertama berdiri atas dasar toleransi keragaman dan sisi kedua berdiri atas keyakinan sebagai seorang muslim.

Dapat dicermati sebetulnya ada satu hal yang mendasar yang perlu dicermati terlebih dahulu. Kecenderungannya seringkali ada percampuran pemahaman dalam pemaknaan antara pengakuan hak individu dan pengakuan keyakinan individu. Tentu antara ‘hak’ dan ‘keyakinan’ keduanya berbeda.

Read More

AICHR dan HAM di Asia Tenggara

Pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dalam pertemuan para menteri anggota ASEAN pada tanggal 20 Juli 2009 merupakan sebuah langkah yang masih dasar untuk menerapkan perlindungan HAM secara efektif di ASEAN. Keanggotaan AICHR terdiri dari perwakilan negara-negara anggota ASEAN, yang sepenuhnya merupakan badan konsultatif. Artinya, dalam pelaksanaan tugasnya, mereka tidak dapat menerima pengaduan, mengambil keputusan maupun melakukan investigasi.

Tugas AICHR adalah berkaitan dengan pemajuan negara-negara anggota, mencakup kewajiban berkontribusi dalam pengembangan kapasitas, peningkatan kesadaran, memberikan nasihat, menyiapkan kajian dan membantu dialog antara anggota.

Berdasarkan Term of Reference, AICHR memiliki lima prinsip yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasnya. Prinsip pertama, yaitu:

  • menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integrasi wilayah dan identitas nasional seluruh negara-negara anggota ASEAN.
  • tanpa adanya campur tangan (non-interference) dalam urusan internal dari negara-negara anggota ASEAN dan menghormati hak setiap negara-negara anggota terkait keberadaan negara secara bebas dari campur tangan, subversi dan tekanan dari pihak luar.
  • ketaatan pada hukum, tata kelola pemerintahan, prinsip demokrasi dan konstitusional pemerintahan.
  • menghargai kebebasan dasar, pemajuan dan perlindungan HAM dan pemajuan keadilan sosial.
  • menegakkan Charter PBB dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh anggota negara-negara anggota ASEAN.
  • menghormati perbedaan budaya, bahasa dan agama masyarakat ASEAN, sekaligus menekankan pada nilai-nilai bersama dakam semangat persatuan dalam keberagamaan.

Prinsip kedua, menghormati prinsip HAM internasional, termasuk universalitas, indivisibilitas, interdependensi dan keterkaitan seluruh HAM, kebebasan dasar dan juga keadilan, objektivitas, tidak pilih-pilih, tidak diskriminasi, dan pencegahan standar ganda dan politisasi.

Prinsip ketiga, pengakuan bahwa tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan HAM dan kebebasan dasar sesuai dengan masing-masing negara anggota. Prinsip keempat, melakukan pendekatan yang konstruktif dan tidak konfrontasional dan kerjasama dalam meningkatkan pemauan dan perlindungan HAM. Prinsip kelima, penggunaan pendekatan evolusioner yang berkontribusi pada perkembangan norma dan standar HAM di ASEAN.

Keberadaan AICHR, yang merupakan dewan HAM di ASEAN, masih tidak disertai dengan prosedur khusus untuk memastikan pemantauan yang independen terkait dengan standar HAM. Selain itu, juga tidak disertai dengan pengakajian kinerja negara-negara anggota dalam bidang HAM.

Referensi: Olivier de Schutter, International Human Rights Law, New Delhi: Cambridge University Press, 2010, hlm. 30

Universalisme vs Relativisme HAM

Dari sekian banyak instrumen internasional yang mengatur tentang HAM, tidak satu pun yang mendefinisikan HAM. Sejalan dengan pengakuan hak-hak yang melekat pada setiap pribadi, ketidakadaan definisi HAM tersebut didukung dengan belum masih terdapat kata sepakat atas pemikiran HAM. Ketidaksepakatan definisi HAM tak lain karena masih adanya dualisme pemikiran HAM, yaitu terkait dengan HAM sebagai hak yang universal dan HAM sebagai hak yang relatif atau partikular. Secara umum, perbedaan ini didasarkan pada alasan bahwa penerapan HAM di setiap negara di dunia selalu bersinggungan dengan budaya, tradisi, agama dan hukum nasional.

Pertama, universalitas HAM dianut oleh negara-negara barat, bahwa HAM inheren dengan keberadaan dan diri manusia hingga nilai-nilai HAM tidak dibatasi oleh sekat-sekat etnis, budaya dan agama. Beberapa parameter tersebut yang kemudian menjadikan HAM sebagai hak universal dan mutlak bagi manusia. (Monib, 2011: 81). Sedangkan menurut Jack Donnely, bahwa HAM sebagai hak yang universal, bukan keuntungan, tanggungjawab, keistimewaan atau bentuk pemberian lainnya tetapi hak tersebut diberikan sebagai akibat dari martabat seseorang sebagai manusia (Khanif, 2010: 80).

Berdasarkan sifat HAM yang universal tersebut, hak tidak cukup hanya diberikan kepada semua individu, melainkan diikuti pula dengan kewajiban universal bagi seluruh individu dalam memperlakukan individu lain dengan baik. Pemberlakuan kewajiban tersebut juga tidak dapat berdasarkan latar belakang atau sekat-sekat etnis, budaya dan agama seseorang, melainan dilaksanakan berdasarkan pada asas persamaan hak bagi setiap individu. Penerapan asas persamaan hak bagi setiap individu ini sebagai akibat dari sistem nilai atas keberadaan manusia sebagai makhluk yang bermartabat.

Kedua, partikularisme HAM identik atau dianut oleh negara berkembang dan/atau negara timur. HAM yang bersifat partikular dapat didefinisikan sebagai hak yang menyangkut masalah hak-hak individu dan kewajiban sosial yang harus dilakukan seseorang karena sebagai makhluk sosial pula (Monib, 2011: 81). Selain itu, HAM yang bersifat partikular ini mengedepankan nilai dan budaya relatif dalam negara tertentu. Sedangkan istilah HAM partikularistik menurut Mahfud MD, yaitu HAM yang penerimaan dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi khusus suatu negara (Mahfud MD, 2010: 156).

Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana dengan HAM di Indonesia, yaitu apakah menganut HAM yang universal atau partikular? Sebagaimana Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), HAM didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan definisi di atas berarti, dapat disimpulkan bahwa HAM yang dianut di Indonesia bersifat partikular, karena HAM dilekatkan sebagai pemberian tuhan yang mengedepankan nilai yang relatif.

Sociological Jurisprudence

The sociological school devotes its attention not to the ethical content and aim of law, but it is to the actual circumstances which give rise to legal institutions and which condition their scope and operation. This is the functional view of law, regarded as one and only one of the many factors in the morphology of society.

The whole of theory of the sociological school is a protest against the orthodox concept of law as an emanation from a single authority in the state. Law is a social function, an expression of human society concerning the external relations of its individual members. Read More

Theory of Volksgeist

Volksgeist is a part of historical studies which law is defined as a product of times the germ if which like the germ of the state, exists in the nature of men as being made for society and which develops from this germ various forms, according to the environing influences which play upon it. Law grows with the growth a d strengthens with the strength of the people, and finally dies away as the nation loses its nationality.

The Volksgeist theory was coined by Von Savigny (1778-1861) which the nature of any particular system if law was a reflection of the spirit of the people who evolved it. This was later characterized as the Volksgeist by Puchta, a disciple of Savigny. Read More

Primary and Secondary Rules in Hart’s Concept of Law

Herbert Lionel Adolpus (HLA) Hart is regarded as the leading contemporary representative of British positivism. He approached his concepts of law that where there is law, there human conduct is made in some sense non-optional obligatory. Thus the idea of obligation is at the core of a rule.

He commences in his book by criticizing Austin’s view of law as as command. The idea of command explained a coercive order addressed to another in special circumstances but not why a statute applies generally and also to its framers. He demolished the myth of tacit command which Austin’s habit of obedience fails to explained succession to sovereignty because it fails to take account of the important differences between habit and rules. Read More

Theory of Grundnorm

Grundnorm which means basic norm or fundamental norm has come from the view of Hans Kelsen that in every legal system, no matter with what propositions of law we start, an hierarchy of ‘oughts’ is traceable to some initial or fundamental ‘ought’ from which all other emanate. This norm may not be the same in every legal system, but it is always there. It is not necessary that there should be one fundamental law. Every rule of law derives its efficacy from some other rules standing behind it, but the Grundnorm has no rule behind it.

The Grundnorm is the initial hypothesis upon which the whole system rests. We cannot account for the validity or the existence of the Grundnorm by pointing to another rule of law. It is the justification for the rest of legal system that we cannot utilize the legal system or any part of it to justify the Grundnorm. Read More

Theory of Sovereignty

The term sovereignty means supremacy or the right to demand obedience. A sovereign state is one which is subordinate to no other. It is supreme over the territory under its control. It issues order which all humans and associations within its territory are bound to obey. Its independence in the face of other communities is the mark of external sovereignty. Its power to exact obedience from its member is the mark of internal sovereignty, so that sovereignty is the chief of attribute of statehood. Read More