Posts in Notes

Review: Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin

Diulas oleh : Muhammad Bahrul Ulum
Judul Buku : Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin
Pengarang : Tere Liye
Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama
Jumlah Hlm. : 264 halaman
Tahun Terbit : November 2011
Harga : Rp. 43.000,00

.

Seperti apa yang sudah kukatakan beberapa hari yang lalu di komentar status Facebook, aku bakal mengulas tentang isi novel berjudul, “Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin” karya Tere Liye. Dan sekarang kalian bisa menyimak janjiku itu setelah beberapa paragraf di bawah ini. Read More

Haruskah Mahasiswa Menulis di Jurnal Ilmiah?

Oleh: Muhammad Bahrul Ulum *

***

(Dimuat di Radar Jember 16 Februari 2012)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menggoyang perguruan tinggi di Indonesia lantaran kebijakan publikasi ilmiah, tak terkecuali bagi sivitas akademika di Jember, khususnya Unej. Read More

Meneropong Masa Depan Pendidikan Tinggi

Meneropong Masa Depan Pendidikan Tinggi, Jika RUU Pendidikan Tinggi Harus Disahkan *

Oleh: Muhammad Bahrul Ulum

Jika kita melihat secara sungguh-sungguh perkembangan pembangunan bangsa ini, pasti tidak pernah lepas dari strategi pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Melalui jalur pendidikan formal dinilai sebagai cara yang efektif dan lebih optimal dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut. Bahkan, telah dikukuhkan dalam UUD 1945, Pasal 31 menentukan dengan tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Di dalamnya tidak dapat dipungkiri, memang perguruan tinggi memegang peranan penting yang selalu terlibat dalam pencerdasan generasi bangsa ini. Selaras dengan peranan penting itu, perguruan tinggi merupakan elemen vital dalam bidang pendidikan, baik terkait pengembangan keilmuan maupun penataan karakter generasi bangsa. Read More

Menyikapi Pemberlakuan Recall

Oleh Muhammad Bahrul Ulum *

(Dimuat di Kolom Opini Radar Jember – Kamis, 14 April 2011)

Sekiranya masyarakat Jember masih belum lupa akan proses pemejahijauan MZA Djalal dan Kusen Andalas lantaran kasus korupsi yang menjeratnya sehingga berdampak pada keterlambatan pembahasan RAPBD 2011. Konflik politik demikian pula peliknya sehingga memegang peranan penting dalam pembahasan RAPBD yang berakibat terganggunya jalan pemerintahan Kabupaten Jember.

Akibatnya, Jember terancam kehilangan pemasukan Rp 8,104 Miliar dari bagi hasil Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana surat Menteri Keuangan yang belum pula ditindak lanjuti dengan membahas rancangan peraturan daerah tentang BPHTB tersebut. Read More

Memahami Lebih Jauh Kemunculan Komisi Negara di Indonesia

Judul Buku: Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia
Penulis : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.Hum.
Penerbit : PPS UB, Puskasi Univ. Widyagama Malang dan Setara Press
Tahun : Juli, 2010
Jumlah Halaman : xvi + 335 halaman
Peresensi: Muhammad Bahrul Ulum, Mahasiswa Fakultas Hukum UJ
Resensi: Diterbitkan di Majalah Konstitusi 2011

Awalnya, buku yang ditulis oleh Lukman Hakim ini merupakan hasil karya ilmiah S3 dengan judul “Eksistensi Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” untuk meraih gelar doktor pada PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Lukman memamaparkan dengan jelas mengenai keberadaan komisi-komisi negara yang saat ini tengah hangat diperbincangkan di Indonesia. Read More

Pemakzulan Kepala Daerah

Impeachment Kepala Daerah: Sebuah Jalan Atau Ancaman[1]

Oleh Muhammad Bahrul Ulum[2]

Penerapan desentralisasi merupakan konsekuensi dari pelaksanaan reformasi Indonesia yang merupakan bentuk cita-cita negara demi terwujudnya negara yang demokratis. Pemerintahan negara yang sebelumnya terpusat, kewenangannya dibagikan ke daerah-daerah agar terhindarnya sistem pemerintahan yang otoriter.

Hal demikian sejalan dengan pemikiran Prof. Lord Acton dalam adegiumnya, “power tends to corrupts, but absolute power corrupt absolutely” (kekuasaan cenderung terjadi penyalahgunaan, tetapi kekuasaan yang mutlak sudah pasti akan terjadi penyalahgunaan secara absolut). Read More

Menekan Laju Fundamentalisme Agama

Rangkuman

Pancasila telah meletakkan prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai Weltanschauung termanifestasi dalam prinsip religius, kemanusiaan yang adil, nasionalisme, demokrasi dan kesejahteraan. Keharmonisan antar umat beragama harus dibangun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya tersebut dilakukan dengan menumbuhkan budaya sadar Pancasila sehingga terwujud  kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Pengantar
Belum lama ini, tepatnya pada tanggal 12 September 2010 muncul fenomena memprihatinkan antar umat beragama, yaitu pertikaian antara Umat Kristen dengan Umat Islam di Bekasi. Pertikaian ini terjadi ketika terdapat pelarangan oleh sekelompok warga setempat yang mengatasnamakan Umat Islam terhadap Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dalam menjalankan ibadah agama. Namun sayangnya, justru fenomena tersebut diperparah dengan penusukan terhadap Pendeta HKBP Bekasi.

Fenomena tersebut  merupakan indikasi bahwa sampai saat ini belum mampu terwujud kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Ketika fundamentalisme agama menguat, krisis keharmonisan antar umat beragama pun terjadi. Pertikaian ini semakin mempercepat laju keruntuhan semangat persatuan yang seharusnya dipengang erat oleh setiap warga negara Indonesia. Bahkan, pertikaian tersebut sering diwarnai dengan aksi kekerasan sehingga mengancam kelangsungan hidup  antar umat beragama di Indonesia.

Pertikaian ini tidak hanya berimplikasi pada permasalahan agama saja, tetapi juga telah masuk pada permasalahan sosial, hukum dan ekonomi di Indonesia. Di samping itu, insiden memprihatinkan tersebut sebagai laju reduksi atas prinsip yang diletakkan dalam konsep demokrasi Indonesia. Pertanyaan kemudian, bagaimana kita menyikapi fenomena tersebut? Apakah keberadaan Pancasila mampu membangun kerukunan antar umat beragama?

Pancasila Menjawab Tantangan dan Perpecahan Umat Beragama
Untuk menganalisis permasalahan tersebut, perlu dilakukan beberapa pendekatan, baik dengan pendekatan historis, filosofis dan normatif.  Secara historis bahwa pada era menyongsong kemerdekaan Indonesia, telah disepakati oleh para pendiri bangsa (the founding parents) bahwa Indonesia dibangun atas dasar keanekaragaman, baik suku, agama, ras dan budaya sehingga melahirkan perbedaan yang mendasar dalam elemen masyarakat. Namun, eksistensi keanekaragaman yang melahirkan perbedaan tersebut harus disikapi bijaksana dengan semangat kebangsaan dan menjunjung tinggi prinsip persatuan sehingga terwujud kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia.

Dalam pendekatan filosofis, Indonesia merupakan negara yang semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya.   Konsep kesejahteraan ini dibangun dari beberapa prinsip dasar yang terkandung di dalam Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm). Prinsip dasar tersebut berupa prinsip religius, kemanusiaan yang adil, persatuan, demokrasi dan kesejahteraan.

Menarik dari fenomena pertikaian antar umat beragama di atas, sekiranya tidaklah keliru dan bahkan sangat perlu untuk merevitalisasi nilai-nilai dalam Pancasila. Hal demikian dikarenakan Bangsa Indonesia mulai kehilangan falsafah dasarnya. Dalam tataran empiris, terdapat pula distorsi pemahaman dan penafsiran menyimpang terhadap falsafah dasar yang disebut dengan Pancasila. Mengutip peryataan Presiden Soekarno, bahwa Pancasila merupakan Weltanschauung sebagai fundamen filsafat, pikiran, jiwa dan hasrat yang menyatu dalam kemerdekaan Indonesia.

Pancasila tidak dapat dipahami dengan melihat sebagian prinsip yang tertuang dalam masing-masing sila. Namun, pemahaman tersebut harus dilakukan secara integral dari sila pertama hingga sila kelima. Pemahaman integral ini dibutuhkan sehingga tercapai pemahaman yang holistik sehingga dapat terhindar dari perbedaan dan perpecahan dalam masyarakat Indonesia.

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip diartikan bahwa dalam kehidupan berbagsa dan bernegara harus meletakkan dasar keagamaan sehingga tercapai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing individu. Namun, pemahaman terhadap prinsip religius di atas harus seimbang dan sejalan dengan sila selanjutnya.

Di tengah menguatnya fundamentalisme agama, maka sila kedua meletakkan dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Artinya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama kehidupan beragama harus tercipta kemanusiaan, keadilan dan toleransi antar umat beragama dalam membangun masyarakat beradab, termasuk tidak boleh adanya diskriminasi dan megganggu jalannya ibadah agama yang diyakini oleh agama lain sebagaimana pertikaian yang berujung dengan penusukan Pendeta HKBP Bekasi.

Selanjutnya, sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Dalam pembangunan masyarakat Indonesia yang beradab, dibutuhkan kebulatan tekad dan persatuan dengan tanpa dilandasi permusuhanan karena perbedaan agama. Sedangkan demokrasi dan kesejahteraan sebagai manifestasi sila keempat dan kelima akan mudah terwujud jika prinsip sebelumnya dapat dipahami selaras dengan semangat persatuan dan jiwa kebangsaan.

Jiwa kebangsaan ini berkaitan erat dengan paham kebangsaan (nasionalisme). Paham ini meletakkan dasar bahwa hakikat dari Indonesia adalah perbedaan yang dibagun dengan bingkai persatuan. Dalam bingkai persatuan ini tidak boleh ada diskriminasi dan pembedaan yang mengatasnamakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Di samping itu, dengan nasionalisme, maka akan tercipta keharmonisan antar umat beragama dengan tetap menjalankan ibadah agama masing-masing dengan penuh toleransi.

Ketika berbicara mengenai kebebasan beragama, tidak terlepas pula dengan permasalahan HAM. Dalam konsep HAM dikenal hak yang dapat dikurangi dan ditunda penikmatannya dalam keadaan tertentu (derogable rights) dan hak yang tidak dapat ditunda dan dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Article 18 International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR)  yang telah diratifikasi Indonesia menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hak ini menjadi hak dasar dan kuat bahwa hak beragama dan berkeyakinan ini termasuk non derogable rights atau hak yang tak dapat dikurangi dalam keadan apapun.

Kebebasan beragama mempunyai karakter yang berbeda dalam instrumen hukum internasional, yaitu antara forum internum dan forum externum. Implementasi dari kedua unsur tersebut juga berbeda, karena hak beragama sebagai forum internum tidak dapat dibatasi oleh siapapun juga, termasuk negara. Sedangkan forum externum dapat dibatasi semata-mata untuk melindungi kebebasan dan hak dasar orang lain.  Pembatasan atas forum externum dilakukan semata-mata untuk menjaga kepentingan hak-hak dasar orang lain dengan mengacu pada prinsip proporsionalitas. Tujuannya agar hak-hak orang lain terlindungi, khususnya agama lain yang berstatus sebagai minoritas.

Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  sebagai konstitusi Indonesia, antara lain:

  1. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 menentukan, “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”.
  2. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”.
  3. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.
  4. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum”.
  5. Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menentukan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Ketentuan di atas mengukuhkan pengakuan konstitusional bahwa hak beragama merupakan hak yang melekat pada setiap warga negara tanpa adanya pengecualian, pembatasan dan pengurangan dalam keadaan apapun. Di samping itu, dengan diletakkan dasar jaminan kebebasan beragama, maka negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan pemenuhan hak beragama sebagai hak yang dijamin konstitusi (constitutional rights) dalam mewujudkan keharmonisan dan ketentraman di Indonesia.

Secara normatif, kebebasan dalam konsep hukum Indonesia tidak dapat diartikan bebas yang sebebas-bebasnya sehingga melanggar hak asasi orang lain. Konstitusi menentukan bahwa kebebasan dapat dibatasi sepanjang melanggar hak konstitusi orang lain. Sebagaimana dalam UUD 1945 disebutkan sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Bahkan, umat Islam perlu mengkaji dan memahami ketentuan Alquran karena Islam mengakui kebebasan beragama dengan tanpa kekerasan.  Sedangkan dalam pandangan empirik, kiranya fundamentalisme agama kurang memahami dan merevitalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan ketentuan dasar dalam UUD 1945. Implikasinya, pertarungan antar warga negara seringkali terjadi dengan membawa identitas agama tertentu.

Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan budaya sadar Pancasila melalui revitalisasi dan penyegaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian, menjadikan Pancasila sebagai kunci untuk mengatasi dan menghindari perpecahan dalam rangka mewujudkan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harmonis.

Kesimpulan
Permasalahan seputar kehidupan antar umat beragama seringkali mengemuka dan tak luput dari pertikaian dan perselisihan. Fenomena ini semakin memanas sehingga mengancam  keutuhan persatuan Bangsa Indonesia. Dalam kondisi yang memprihatinkan seperti ini, diperlukan sebuah ikhtiar melalui ‘khittah’ dengan menumbuhkan budaya sadar Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang telah meletakkan prinsip dasar keragaman dengan menjunjung tinggi persatuan.

Daftar Pustaka
Al Khanif. 2010. Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
————, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International  Convenant on Civil and Political Rights
Islam. Alquranul Karim
Mahfud MD, Moh. (et. al.). 2009. Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

.

Artikel Terkait:

Pro dan Kontra Fatwa Haram Merokok

Belum lama ini, Majelis Tarjih dan Majelis Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram merokok. Larangan merokok ini terkait partisipasi Muhammadiyah dalam membangun dan melindungi kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan kondusif bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin di Indonesia.

Tanggapan masyarakat atas fatwa ini pun beragam. Terdapat pihak yang pro dengan mendukung fatwa tersebut, ada pula yang kontra terhadap fatwa tersebut. Pihak yang kontra terhadap fatwa haram merokok tidak setuju apabila status merokok ditingkatkan menjadi haram.

Setidaknya, pihak yang kontra terhadap fatwa tersebut berdalih bahwa dengan diharamkan merokok, maka akan berimplikasi pada kehidupan masyarakat di Indonesia terutama dalam pekerjaan umatnya. Mereka mencontohkan, apabila merokok menjadi haram, maka warga Indonesia yang bekerja pada pabrik rokok akan kehilangan pekerjaannya, sedangkan saat ini masih belum ada upaya untuk menanggulangi pengangguran akibat kemungkinan ditutupnya pabrik rokok. Selanjutnya dari sisi Hukum Islam, merokok hukumnya adalah makruh, bukan haram, sehingga tidak bisa dibenarkan bahwa merokok adalah haram.

Analisis
Dalam perspektif kesehatan, setidaknya rokok yang saat ini dijual di pasaran telah mengandung nikotin dan tar yang terdiri atas 4000 jenis racun kimia berbahaya dan 69 zat diantaranya bersifat karsinogenik dan sifat adiktifnya membahayakan hidup dan kehidupan, kelangsungan hidup serta tumbuh kembang manusia. Lebih lanjut, rokok sebagai zat yang berbahaya bagi kesehatan dan menimbulkan penyakit serta penyebab kematian.

Dalam perspektif Hukum Islam, rokok bisa dikategorikan barang yang buruk/kotor. Dengan menyitir pendapat Prof. Dr. Syamsul Anwar, bahwa “rokok termasuk haram dengan alasan merupakan barang yang banyak mengandung bahaya pada kesehatan bagi perokok maupun orang lain yang terkena paparan asap rokok dan termasuk kategori al-khaba’is (barang buruk/ kotor)”. Hal ini dilarang dalam Al-Qur’an pada surat An-Nisa’ ayat 29, “Jangan kamu membunuh dirimu sendiri…” dan surat Al-Isra’ ayat 26-27 “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” dan “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Terlepas dari fatwa haram merokok oleh PP Muhammadiyah, Pasal 113 ayat (2) UU Kesehatan secara expresiv verbis telah menyatakan bahwa tembakau merupakan zat adiktif. Implikasinya, rokok telah berstatus menjadi barang berbahaya dalam kelangsungan hidup manusia.

Dalam perspektif konstitusi, negara wajib melindungi, menjamin, dan memenuhi hak hak konstitusional masyarakat (obligation to protect, guarantee and fulfill) dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga dengan diharamkan merokok, berimplikasi pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat bebas dari ancaman bahaya rokok.

Dijelaskan pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 bahwa dalam bidang perekonomian nasional, mengandung makna terhadap produksi rokok yang harus senantiasa memperhatikan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan berwawasan lingkungan. Produksi rokok harus melihat prospek kesehatan masyarakat dalam upaya melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh rokok sbg manifestasi dan implementasi atas konstitusi hijau (green constitution).

Penutup
Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka fatwa PP Muhammadiyah mengenai haram merokok menjadi suatu keniscayaan dan menjadi kebutuhan dalam kelangsungan hidup setiap manusia. Oleh karena itu, sudah seyogianya masyarakat menyadari akan bahaya besar yang ditimbulkan oleh rokok.

Wallahu A’lam Bisshowab.

Achmad Sodiki Wakil Ketua MK

Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, S.H. terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2010-2013 menggantikan Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S yang telah memasuki masa purna tugas pada 31 Desember 2009 silam. Pemilihan Achmad Sodiki dilakukan pada Sidang Terbuka Pemilihan Wakil Ketua MK yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Selasa (12/1) di Ruang Sidang Pleno.

Achmad Sodiki terpilih sebagai wakil ketua MK setelah melewati proses pemilihan yang berlangsung alot hingga empat kali putaran pemilihan. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 001/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi,  pemilihan dilakukan dengan proses pemungutan suara. Anggota yang memperoleh suara sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir langsung ditetapkan sebagai Wakil Ketua terpilih.

Pada putaran pertama, dari delapan orang hakim konstitusi yang berhak dipilih dengan mengecualikan Moh. Mahfud MD, muncul tiga nama, yakni Achmad Sodiki dengan 3 suara, M. Arsyad Sanusi 3 suara, Harjono 1 suara, dan M. Akil Mochtar 1 suara. Sementara 1 suara lainnya memilih abstain. Pada putaran kedua dan ketiga, baik Sodiki maupun Arsyad keduanya masing-masing memperoleh 4 dan 3 suara dengan 2 suara abstain sehingga harus digelar putaran keempat.

Pada putaran keempat itulah Sodiki memperoleh 5 suara sementara Arsyad tetap memperoleh 3 suara dan 1 suara juga tetap abstain. Dengan demikian Achmad Sodiki ditetapkan menjadi wakil ketua MK terpilih.

Saat menyampaikan harapannya kepada wakil ketua terpilih sebelum pemilihan digelar, Ketua MK Moh. Mahfud MD mengungkapkan kebanggaannya terhadap para Hakim Konstitusi. “Masing-masing delapan Hakim Konstitusi memiliki integritas dan kemandirian walaupun dengan latar belakang yang berbeda-beda. Namun, semua layak untuk memimpin,” jelasnya.

Mahfud mengungkapkan sembilan hakim konstitusi telah melakukan RPH tertutup yang memutuskan agar pemungutan suara diadakan pada sidang terbuka. “Hal ini agar pemilihan berlangsung demokratis,” katanya.

Calon Wakil Ketua MK merupakan salah satu dari delapan Hakim Konstitusi, yakni Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammmad Alim, dan M. Arsyad Sanusi.

Achmad Sodiki merupakan hakim konstitusi yang berasal dari usulan Presiden. Achmad Sodiki adalah Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan keahlian di bidang Hukum Agraria, Filsafat Hukum, dan Teori Hukum. Pria kelahiran 11 November 1944  ini menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1970). Kemudian Ia melanjutkan ke Universitas Airlangga untuk Program S2 dan S3 (1978-1994). Pernah menjadi Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) untuk 2 (dua) periode(1998-2006)

Pelantikan Sodiki sebagai wakil ketua MK dijadwalkan digelar pada Kamis (14/1)  pukul 11.00 WIB. Sosok Sodiki, sebelumnya, memang tidak terlalu dijagokan untuk menjabat sebagai wakil ketua. Dalam perkenalan para calon sebelum pemilihan, Sodiki bahkan tak banyak mengumbar janji. Ia hanya mengutip dalil berbahasa Arab bila kelak ia terpilih menjadi wakil ketua. Dalil itu, artinya, ”Melanjutkan prestasi yang sudah bagus dan mencapai raihan yang lebih bagus lagi.”

Dalam acara perkenalan, pasca pelantikan Wakil Ketua MK yang baru terpilih, Achmad Sodiki, menyatakan bahwa pada dasarnya ia ingin melanjutkan apa yang sudah baik, prestasi yang telah dicapai MK sejak berdiri tahun 2003. “Saya bersama hakim-hakim konstitusi yang lain serta segenap pegawai MK akan berupaya mempertahankan prestasi yang telah dicapai MK. Disamping itu, kami juga siap meningkatkan prestasi MK untuk lebih baik lagi di masa mendatang,” ujar Sodiki.

Namun demikian, sejujurnya Sodiki mengatakan mulanya ia tidak berambisi menjadi Wakil Ketua MK. Tetapi karena melihat keikhlasan teman-teman sesama hakim konstitusi, ia menjadi terenyuh atas kepercayaan yang diberikan padanya. “Bagaimanapun, terpilihnya saya jadi Wakil Ketua MK adalah amanah dari Allah SWT. Selain itu, kritik dan saran yang pedas saya siap menerima dengan tangan terbuka,” tandasnya.

Dalam testimoninya, Ketua MK Moh. Mahfud MD menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dan Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi. Sodiki terpilih menjadi wakil ketua MK melalui proses pemilihan yang cukup alot dengan menyisihkan M. Arsyad Sanusi. “Ini berarti bahwa kualitas Pak Achmad Sodiki dan Pak Arsyad Sanusi sama-sama bagus sebagai hakim konstitusi,” jelas Mahfud.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang ini memang terkenal sebagai sosok yang pendiam. Mahfud memberi sebutan khusus untuk Sodiki, ‘Socrates’. Ya, Mahfud menilai kepribadian dan pemikiran Sodiki mirip filsuf terkenal asal Yunani itu. “Pak Sodiki ini sangat filosofis,” tuturnya saat mengenalkan para calon wakil ketua.

Mahfud menambahkan Sodiki kerap menggambarkan kesyahduannya ketika akan memutuskan sebuah perkara. Sodiki bahkan menangis bila perkara yang diputus itu bisa berpotensi melanggar hak-hak warga negara. Namun, Mahfud menilai sifat Sodiki tersebut merupakan bukti keragaman berpikir para hakim-hakim konstitusi.

Salah satu ‘kesyahduan’ Sodiki mungkin bisa dibaca dari dissenting opinon atau pendapat berbedanya dalam pengujian UU Penyiaran. Ia begitu kecewa ketika mayoritas koleganya tidak mengabulkan permohonan pemohon agar iklan rokok dilarang untuk ditayangkan di televisi.

Dalam pendapat berbedanya itu, Sodiki memaparkan sebuah cerita pendek karangannya tentang seorang remaja yang sangat menggemari rokok. Ia membuat percakapan fiktif antara seorang anak muda dengan Tuhannya. Anak itu mempertanyakan mengapa iklan rokok diperbolehkan tayang di televisi.

Perbaikan Kondisi Internal

Sodiki memang telah terpilih sebagai wakil ketua. Namun, sebuah tugas sudah di depan mata. Yakni, bekerja sama dengan ketua untuk menyatukan dan mempererat hubungan antar hakim konstitusi maupun dengan seluruh staf. Harapan ini yang dilontarkan oleh hakim konstitusi lain, yang sebagiannya adalah ‘konstituen’ Sodiki. “Wakil Ketua harus mengikat para hakim untuk menghadirkan putusan yang adil dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia,” ujar Hakim Konstitusi anyar, Fadil Sumadi.

Hamdan Zoelva, yang dilantik sebagai hakim konstitusi berbarengan dengan Fadil, berharap kepemimpinan ketua dan wakil saling mengisi untuk menegakan wibawa MK. Hakim Konstitusi Harjono berharap ada kerja sama yang erat antara hakim konstitusi dengan jajaran kepaniteraan dan sekretariat jenderal. “Ketua dan wakil ketua harus dapat merekat hubungan hakim dengan kepaniteraan,” ujarnya.

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati juga menyoroti agar wakil ketua fokus pada kondisi internal. “Jajaran MK tak hanya terlihat menterang di luar, tapi di internalnya juga harus akrab,” pungkas hakim perempuan satu-satunya di MK ini.

Tanggapan Advokat

Advokat senior Todung Mulya Lubis sempat ‘bermimpi’ kapan putusan hakim di Indonesia tak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga masuk kategori karya sastra. Todung sepertinya perlu menyimak pertimbangan hukum Hakim Konstitusi Achmad Sodiki.

Syahdan pada akhir nanti di Padang Mahsyar, manusia dikumpulkan oleh Tuhan untuk ditimbang kebaikan dan dosanya. Malaikat diperintahkan Tuhan memasukkan seorang anak remaja ke neraka karena banyak dosanya. Berkatalah si remaja, Ya Tuhan memang saya banyak dosa, saya membunuh pacar saya setelah saya minum minuman keras, Sekalipun minuman keras telah dilarang dipromosikan.

Semula saya tidak merokok tetapi karena pergaulan dan iklan rokok saya terpikat lalu saya merokok. Kalau kehabisan uang untuk membeli rokok saya mencuri uang bapak dan ibu saya. Kalau sudah mabuk dan merokok saya lupa kepada-Mu Tuhan, lalu saya jatuh sakit kanker karena rokok sehingga saya meninggal. Ribuan dan jutaan orang di negeri saya nasibnya seperti saya ini Tuhan! Saya menyesal mengapa iklan rokok masih diperbolehkan.

Cerita di atas bukan sembarang cerita pendek. Cerita yang berasal dari negeri antah berantah itu hanya bisa ditemukan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Tepatnya, di dalam bagian dissenting opinion atau pendapat berbeda yang dibuat oleh Hakim Konstitusi Achmad Sodiki. Setelah menguraikan berlembar-lembar pandangan hukumnya, Sodiki menutupnya dengan cerita tersebut.

Sodiki beserta tiga koleganya sesama hakim konstitusi Maruarar Siahaan, Harjono dan Muhammad Alim- memang tak sependapat dengan mayoritas hakim konstitusi yang membolehkan rokok diiklankan di sejumlah media penyiaran seperti televisi dan radio.  Sodiki berpendapat seharusnya rokok disamakan dengan minuman keras yang sama-sama bersifat adiktif. Sekedar mengingatkan, UU Penyiaran memang melarang iklan minuman keras di media penyiaran karena barangnya bersifat adiktif.

Cerita tersebut belum berakhir. Sodiki melanjutkan ceritanya. Dengan wajah memelas anak muda itu melanjutkan kata-katanya, Saya tidak terima sendirian Tuhan dipersalahkan masuk neraka, Tuhan tolong mereka yang berdiri di belakang saya ini ikut bertanggung jawab dan bersalah.

Siapa dia dan mengapa begitu? tanya Tuhan.

Jawab anak muda ini, Mereka itu orang yang diberi amanah dan mempunyai kekuasaan tetapi mereka tidak mau sedikitpun menggunakan kekuasaannya untuk mencegah adanya barang berbahaya yang menimbulkan kerusakan dan kesengsaraan generasi saya, Tuhan, sehingga generasi saya hilang tak berdaya. Atas permintaan remaja ini, Tuhan menyatakan pikir-pikir.

Mayoritas hakim konstitusi yang hadir dalam sidang pun hanya tersenyum kecut usai Sodiki membacakan bagian akhir pendapat berbedanya ini. Wakil dari Pemerintah pun terlihat tertawa kecil mendengar pertimbangan hakim yang ‘tidak lazim’ ini. Biasanya, pertimbangan hakim di Indonesia memang berisi istilah-istilah hukum yang njilemet.

Advokat senior Todung Mulya Lubis, dalam sebuah kesempatan, memang pernah melontarkan sebuah mimpi. Ia memimpikan putusan para hakim di Indonesia bisa menjadi dokumen hukum dan akademik layaknya putusan di luar negeri. Di Afrika Selatan, putusan bahkan mirip seperti karya sastra, ujarnya. Ia mengharapkan para hakim bisa memadukan ketiganya, yakni putusan sebagai dokumen hukum, akademik, dan karya sastra. Di samping itu, ia juga meminta agar pertimbangan hukum dalam putusan harus kuat.

Todung memang belum menetapkan apakah dissenting opinion Sodiki ini masuk kategori karya sastra yang dimaksudnya. Namun, minimal pendapat berbeda Sodiki tersebut telah memperkaya putusan yang tak melulu diisi oleh argumentasi hukum yang ruwet.

Sumber: Website MK dan hukumonline.com

.

Artikel Terkait: